Temanggung dalam Perspektif

TEMANGGUNG – Peringatan Hari Kartini sering identik dengan parade busana daerah. Kemarin (21/4), TK Masehi Temanggung juga menggelar lomba peragaan busana daerah di Gedung Mawar Sharon Temanggung. Ratusan siswa tampak lucu dengan segala tingkah polahnya membuat peringatan Hari Kartini ini menjadi meriah.

Ada yang saling mengomentari busana temannya, mengusili teman atau malu-malu di dekat orangtuanya. Saat berada di atas panggung pun, beragam tingkah lucu juga muncul. Sebagai peragawan dan peragawati dadakan, sebagian besar peserta tampak canggung dan bingung ketika harus bergaya. Bahkan ada yang tampak kebingungan dan berputar-putar di panggung. Ketika turun panggung, ada pula yang minta segera ganti busana karena kepanasan.

Meski demikian, sebagian besar peserta tampak gembira dengan kegiatan ini. Anak-anak ini bangga dengan busana nusantara yang dikenakannya. “Kata mama dan papa aku mirip orang Bali. Jadi mama dan papa nyuruh aku pakai baju Bali,” tutur Michael Jazz Arubusman, 4, salah seorang peserta lomba yang ikut berkompetisi memperebutkan kejuaraan peragaan busana tersebut.

Di Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Utama (STAINU) Temanggung, peringatan Hari Kartini ditandai dengan audisi pemilihan putri Kartini. Para peserta diminta memaparkan pendapatnya tentang emansipasi perempuan. “Perempuan harus kuat, harus bisa mandiri dan jangan mau ditindas oleh pria,” teriak Suni Fauziyati, salah seorang mahasiswi yang menjadi peserta.

Menurutnya, perempuan harus kuat dan mampu bersaing dengan pria, sehingga tidak hanya menjadi konco wingking saja. Tetapi dapat menjadi pemimpin rumah tangga mendampingi suami.

“Kita masih menunggu lahirnya Kartini-Kartini baru,” imbuh Raudlatul Jannah, peserta audisi Kartini lainnya.

Menurut Raudlatul Jannah, perempuan saat ini harus berani bangkit untuk memerdekakan dirinya. Setidaknya mampu untuk mencerdaskan dirinya sendiri dan anak-anaknya. Dikotomi seputar pria dan perempuan harus dihapuskan karena cenderung bersifat bias dan sifat dominatif pria terhadap wanita.

Peringatan lainnya dilakukan Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Temanggung di Graha Bhumi Phala. Peringatan ini dihadiri oleh istri jaksa agung, Sri Kusumo Hendarman Supanji, bupati dan segenap Muspida, Dandim 0706 Temanggung, Letkol (Kav) Asep Ridwan, Kajati Jateng Salman Maryadi, istri sejumlah pejabat serta aktivis pendamping perempuan.

Dalam kesempatan tersebut, kedatangan Sri Kusumo Hendarman Supanji memberikan inspirasi panjang untuk hadirin. Datang dari Jakarta menggunakan tongkat untuk membantu kedua kakinya menapak, wanita yang telah cukup umur tersebut masih kuat untuk membangkitkan semangat kaum hawa. “Wanita itu harus kuat dan tegar menghadapi semua persoalan,” ujarnya. (Abaz/Jawa Pos)

TEMANGGUNG—Terkejut, demikian kata yang mewakili tim peneliti dari Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) Jawa Tengah saat melakukan penelitian dan penggalian untuk menyelamatkan situs purbakala di Dusun Liyangan, Desa Purbosari, Kecamatan Ngadirejo. Pasalnya, dalam penelitian yang merencanakan penggalian terhadap situs candi, ditemukan sejumlah kekayaan arkeologis lain seperti rumah panggung dari kayu, saluran air serta bangunan-bangunan lain yang mengindikasikan tempat tersebut pernah menjadi pemukiman, peribadatan dan pertanian pada abad ke-9 masehi.

Bangunan rumah panggung dari kayu yang masih berdiri tegak ini berdiri di atas talud dari batu putih setinggi 2,5 meter. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata tidak hanya satu bangunan, ditemukan satu unit bangunan lain yang sama di lokasi yang tidak jauh berbeda dengan temuan pertama. Sayangnya, bangunan tersebut telah hangus terbakar.

Penelitian yang dilakukan sejak 14 April lalu menemukan, pemukiman tersebut disinyalir ada sejak zaman Mataram Kuno. Hal ini didasarkan pada temuan candi Hindu yang berada di sebelah barat, pada jarak sekitar 50 meter.

Kepala BP3 Jawa Tengah Trihatmaji mengatakan, tim BP3 akan melakukan penggalian situs pada awal bulan Mei 2010 sebagai upaya penyelamatan benda bersejarah tersebut. “Setelah tanah kita potong maka kelihatan secara konstruksi dan diketahui tanah lapisan budaya,” katanya.

Ia menjelaskan, tanah lapisan budaya adalah lapisan yang diketahui ada aktivitas manusia masa lampau. Untuk itu kegiatan penambangan hanya boleh dilakukan di atas tanah lapisan budaya tersebut.  Menurut dia, untuk memudahan penelitian maka jarak sekitar 30 meter arah utara-selatan dan 20 meter arah barat-timur di lokasi situs tidak boleh ada penggalian pasir.

Ia mengatakan, harapan dengan kegiatan tersebut nanti dapat merekonstruksi peristiwa apa saja yang pernah terjadi pada kawasan situs. Jika kegiatan itu tidak dilakukan dengan metode yang benar maka akan sulit mengungkap misteri yang ada. “Kami telah melakukan pembicaraan dengan kepala Desa Purbosari dan pemilik lahan penambangan untuk membuat rambu-rambu supaya areal situs bisa diselamatkan,” katanya.

Terpisah, Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Temanggung, Bekti Prijono, menegaskan laporan yang pihaknya terima dari hasil penelitian di Liyangan didapati penemuan ini merupakan satu-satunya penemuan spektakuler. Pasalnya, selama ini tidak pernah ditemukan situs berupa pemukiman warga lengkap dengan sarana pertaniannya. “Ini penemuan terbesar, bahkan satu-satunya di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Ini paling lengkap, candi, penduduk dan pertanian. Saya yakin ini akan menjadi penemuan terbesar,” tandasnya. (Abaz/Jawa Pos)

TEMANGGUNG—Pemerintah Kabupaten Temanggung berencana akan terus meningkatkan produktivitas pertanian sebagai penggerak perekonomian utama warganya. Salah satu langkah yang ditempuh untuk peningkatan produktivitas adalah dengan menyiapkan dana segar senilai Rp 9,109 miliar dari berbagai sumber. Produk pertanian yang menjadi varietas andalan Temanggung antara lain tembakau dan kopi.

Anggaran tersebut antara lain didapatkan dari dana alokasi umum (DAU) senilai Rp 1,267 miliar, dana alokasi khusus (DAK) senilai Rp 4,844 miliar, dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebanyak Rp 2,887 miliar serta alokasi bantuan anggaran kegiatan kepada kabupaten/kota sebanyak Rp 250 juta.

“Anggaran tersebut merupakan salah satu kiat yang ditempuh dalam upaya peningkatan pembangunan pada sektor pertanian,” papar Bupati Temanggung Hasyim Afandi melalui Asisten I Sekda Temanggung Suyono saat menerima kunjungan anggota DPRD Kabupaten Bener Meriah Banjar, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam kemarin (21/4) di gedung Loka Bhakti Praja.

Dana yang disiapkan cukup tinggi karena sektor pertanian masih mendominasi potensi sumber daya Temanggung yang sedikitnya 50,10 persen tata guna lahan terdiri atas sawah irigasi, tadah hujan dan tegalan. “PDRB (Pendapatan Domestik Regional Bruto, red) Kabupaten Temanggung tahun 2008/2009 aadalah sebesar 30,28 persen yang disumbangkan dari 61 persen penduduk yang bekerja pada sektor pertanian,” lanjutnya.

Dari data yang ada, imbuh Suyono, penggunaan lahan paling dominan untuk tegalan yang mencapai 28.283 hektare atau sekitar 32,48 persen dari total lahan. Pada tingkat kedua ditempati sawah seluas 20.617 hektare atau kisaran 22,65 persen. Sedangkan sisanya merupakan tanah perkebunan negara/swasta. “Hasil komoditas utama adalah tembakau, kopi dan buah-buahan,” imbuhnya. (Abaz/Jawa Pos)

ABAZ ZAHROTIEN/RADAR KEDU
KENANG-KENANGAN–Ketua rombongan kunjungan DPRD Kabupaten Bener Meriah Banjar Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Sarhalmija memberikan kenang-kenangan kepada Asisten 1 Setda Temanggung Suyono dalam studi banding kemarin.

TEMANGGUNG–Rencana pembangunan Pasar Legi Parakan yang sudah mulai diproses terus berjalan. Bahkan, perdebatan mengenai harga jual kios dan los pasar sudah mulai menjadi perbincangan hangat para pedagang. Demikian pula dengan proses pembangunannya yang melibatkan sejumlah investor.

Meskipun demikian, sejumlah pedagang khawatir harga yang nantinya harus dibayarkan terlalu tinggi. Mereka khawatir para investor mengambil keuntungan yang besar.

Menanggapi kekhawatiran ini, Bupati Temanggung Hasyim Afandi menjelaskan, pihaknya telah melakukan pertemuan dengan sejumlah investor yang bersedia mendanai pembangunan Pasar Legi. Dalam pertemuan tersebut disepakati para investor diminta untuk tidak memperdagangkan kios dengan harga jual yang tinggi. “Kami sudah bertemu, dan kami minta para pedagang untuk tidak khawatir, sebab dalam pertemuan tersebut kami telah meminta kepada investor untuk menjual dengan harga yang mudah dijangkau pedagang,” ujarnya.

Tidak hanya itu, Hasyim juga memberikan jaminan kepada para pedagang dengan menyediakan dana khusus untuk subsidi pembelian kios. Diharapkan dengan adanya subsidi yang mencapai 30 persen ini, para pedagang tidak terbebani, khususnya untuk pedagang kecil. “Kami memberikan subsidi khusus untuk para pedagang, besarannya sekitar 30 persen. Mudah-mudahan dapat sedikit membantu,” lanjutnya.

Terkait dengan harga jual kios dan los, lanjut Hasyim, harganya berkisar antara 2 sampai 4 juta per unit. Harga ini diperoleh setelah melakukan perhitungan dengan investor. “Harga itu belum termasuk subsidi yang Pemkab berikan,” ujarnya. (Abaz/Jawa Pos)

TEMANGGUNG–Salah satu fasilitas publik yang akhir-akhir ini mendapat sorotan tajam dari masyarakat adalah kawasan alun-alun kota Temanggung. Di ruang publik ini, meskipun telah terpampang rambu larangan untuk parkir, justru sekarang digunakan sebagai lahan parkir yang menarik retribusi dari pengunjung. Tidak hanya itu, warga menilai, tindakan penarikan biaya parkir ini kurang etis karena alun-alun merupakan fasilitas publik yang dapat digunakan oleh siapapun.

Penarikan retribusi parkir yang berlangsung sekitar sebulan yang lalu mendapat respon yang kurang mengenakkan dari masyarakat pengguna alun-alun. Disampaikan salah seorang warga Temanggung, Wasil, 29, penarikan retribusi dianggap kurang etis lantaran alun-alun adalah ruang publik yang setiap orang dapat bersantai di sekitarnya tanpa dibebani biaya apapun.

”Kendaraan juga di pinggiran alun-alun, tidak diberikan tempat parkir khusus. Kalau mau ditarik parkir ya seharusnya ada tempat parkir khusus. Wong ini juga kendaraan di pinggiran alun-alun malang melintang. Tidak perlu ditarik parkir dong,” tandasnya saat sedang bersantai di alun-alun.

Warga lain, Wanto, 35, mengatakan, alun-alun menjadi salah satu tempat bersantai warga yang kondisinya sudah cukup bagus dan rapi setelah ada penataan tenda-tenda penjual. Namun, disayangkan adanya penarikan retribusi parkir. ”Bukan masalah nominal tarif parkir. Tapi menurut pandangan saya kurang etis,” jelas Wanto.

Menanggapi kekurangtepatan respon masyarakat terhadap parkir di kawasan alun-alun ini, salah seorang petugas Yoto, 50, mengatakan, dirinya mengaku hanya menjalankan tugas yang dibebankan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Temanggung. ”Yang diparkir ada empat lokasi. Dan sudah dibagi-bagi. Petugas parkir melibatkan warga Kauman, Kepatihan, Soronatan, Pandean. Semuanya giliran,” katanya.

Meskipun menuai protes, Yoto merasa apa yang dilakukannya resmi sebagai kepanjangtanganan pemkab. Buktinya mengantongi kartu tanda anggota (KTA) parkir yang dikeluarkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kabupaten Temanggung. ”Kami sudah punya KTA juru parkir,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Parkir Dishubkominfo Kabupaten Temanggung Budi Suko, belum dapat dimintai komentar mengenai keluhan warga tentang parkir di alun-alun. Saat dihubungi melalui telepon genggamnya, salah seorang anggota keluarganya mengatakan Budi sedang keluar. (Abaz/Jawa Pos)

TEMANGGUNG–Kurangnya sumber daya manusia untuk penyelenggaraan pendidikan di Temanggung memaksa Pemkab melalui dinas terkait mengambil kebijakan darurat. Kebijakan tersebut menugaskan satu orang guru mengajar rangkap di dua sekolah sekaligus.

Dijelaskan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Temanggung Trie Marhaen Suhardono, untuk tingkat SD, saat ini masih kurang tenaga pengajar sebanyak 648 orang meskipun beberapa tahun terakhir terus mencoba ditutupi dengan mengadakan penjaringan dan pengangkatan guru negeri. Sedangkan jumlah guru saat ini yang terdata sekitar 5.000 orang. “Kami masih kekurangan tenaga pengajar SD, antara lain untuk guru kelas, guru pendidikan agama, dan guru olahraga,” katanya.

Marhen menjelaskan, kekurangan tenaga tersebut terbagi dalam 540 orang untuk guru kelas SD, 60 orang guru agama dan 48 guru olahraga. Dari jumlah yang banyak tersebut, solusi pertama yang ditempuh adalah dengan mengajar rangkap di dua kelas sekaligus. “Biasanya guru kelas satu juga mengajar di kelas dua setelah kelas satu bubar. Langkah ini cukup berhasil meskipun terkadang kurang optimal. Kelas satu masuk pagi dan kelas dua masuk siang,” lanjutnya.

Nasib yang kurang mengenakkan dialami guru agama dan guru olahraga. Keterbatasan sumber daya yang memenuhi kualifikasi pada dua mata pelajaran ini menelorkan kebijakan satu guru yang mengampu dua SD. “Langkah ini terpaksa ditempuh. Masalahnya untuk agama dan olahraga, tidak setiap guru menguasainya, dan memerlukan guru khusus,” ujarnya.

Untuk mengatasi problem ini, pada pengangkatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru seleksi 2009 lalu sedikitnya 205 orang guru telah terjaring untuk melengkapi kekurangan tersebut. Namun, jumlah tersebut ternyata bukan solusi, kenyataan kebutuhan guru bahkan meningkat. “Jumlah 205 itu untuk tenaga guru SD, sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah menengah atas (SMA)/sekolah menengah kejuruan (SMK). Sehingga kekurangan untuk SD secara umum belum tertutup,” ujarnya.

Sementara itu, kekurangan guru yang dialami oleh SMP, SMA dan SMK tidak sampai menyamai angka kebutuhan guru SD. Terutama pada mata pelajaran tertentu. “SMP dan SMA masih kekuarangan guru BK dan Bahasa Jawa, sementara SMK masih kurang untuk tenaga pengajar teknik produktif. Kami akan mengupayakan untuk melengkapinya,” tandasnya. (Abaz/Jawa Pos)

TEMANGGUNG—Organisasi berskala nasional yang mewadahi kepentingan perangkat desa, Persatuan Rakyat Desa (Parade) Nusantara menolak permintaan sejumlah aparat pemerintahan desa diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Menurutnya, tindakan ini akan berdampak pada kemunduran aparat desa itu sendiri. Disamping itu, syarat menjadi PNS yang ketat juga akan menghambat proses pengangkatan tersebut dan memungkinkan aparat yang tidak memenuhi kualifikasi standar sebagai syarat masuk PNS dipecat dari jabatannya.

Hal ini disampaikan Ketua Umum Dewan Presidium Nasional Parade Nusantara Sudir Santoso, disela-sela mengadakan pertemuan mangku praja dengan 266 aparat desa di Kabupaten Temanggung kemarin (19/4). “Saya tidak ingin, hanya karena status kepegawaian yang naik berdampak negatif bagi aparat desa kedepannya. Mari kita rembug sistem yang paling tepat. Paling tidak dengan memberikan dukungan pembahasan terhadap RUU (rancangan undang-undang, red) Desa yang sudah masuk prioritas anggaran,” ujarnya.

Menurutnya, usulan perangkat desa menjadi PNS, sedikitnya akan memecat 70 persen perangkat yang saat ini sedang mengabdi karena persoalan pendidikan dan usia. Disamping itu, ketika perangkat desa diangkat menjadi PNS, posisi desa tidak jauh berbeda dengan kelurahan dimana setiap aset desa dikelola oleh Pemkab.

Untuk itu, melalui berbagai upaya, pihaknya saat ini tengah mempersiapkan dukungan dan pengawalan terhadap RUU Desa yang sudah masuk badan legislasi 2010. Hasil sementara yang diperoleh setelah melakukan lobi ke sejumlah pimpinan dewan, 10 persen APBN diberikan langsung kepada desa dengan pengelola dana oleh Pemkab, perhitungannya, masing-masing desa nantinya mendapatkan dana sekitar Rp1,3 miliar.

Kesepakatan lain adalah, masa jabatan kepala desa yang sebelumnya hanya 6 tahun dalam draft yang telah disepakati menjadi 8 tahun. Demikian halnya dengan pilkades bahwa incumbent diperkenankan mencalonkan kembali lebih dari dua kali selama belum mencapai umur 60 tahun. Dan dalam penyelenggaraan pilkades tersebut didanai dari APBD masing-masing kabupaten.

Bupati Temanggung Hasyim Afandi melalui Asisten Pemerintahan Suyono menyambut baik hadirnya RUU tersebut. Dengan adanya RUU tersebut, maka kesejahteraan aparat desa lebih terangkat sebagaimana kinerjanya. “Pertemuan ini diharapkan menjadi titik tolak untuk membangun desa serta menjadikan desa memiliki semangat untuk lebih menata diri kedepan,” terangnya.

Sementara itu, anggota Komisi II DPR RI, Budiman Sujatmiko mengatakan, pihaknya telah berupaya optimal untuk mengegolkan RUU tersebut. Usaha yang ditempuh selama ini dengan Parade Nusantara telah memberikan hasil cukup baik. Setelah penandatanganan draft perjanjian diatas, pihaknya juga berhasil mengegolkan pembahasan RUU ini masuk dalam prioritas pembahasan 2010. (Abaz/Jawa Pos)

TEMANGGUNG–Aktivitas pertambangan liar galian C menuai konflik tidak hanya antara pemda dengan penambang. Belakangan, Pemkab Temanggung mempertanyakan kinerja polisi dalam penegakan aturan hukum terkait penambang galian C.
“Kami telah melaporkan ke polisi namun sejauh ini belum ada tindak lanjut. Padahal secara nyata jelas bahwa penambangan telah merusak alam,” ujar Bupati Temanggung Hasyim Afandi seraya menambahkan pihaknya tidak pernah mengeluarkan izin penambangan. Sehingga semua penambangan adalah ilegal.
Pemda masih menunggu tindakan kepolisian karena penanganannya yang paling berwenang adalah polisi. Hasyim mempertanyakan hal ini lantaran aktivitas penambangan meningkat pada bulan-bulan Juni-Juli seiring dimulainya kegiatan pembangunan fisik proyek-proyek pemkab. Untuk itu perlu ditertibkan, agar tidak menimbulkan kerusakan lebih parah.
Terpisah, Kapolres Temanggung AKBP Anthony Agustinus Koylal membantah pihaknya menelantarkan kasus ini. Sampai sekarang pihaknya terus mengupayakan penanganan melalui berbagai cara. “Kami sedang memusyawarahkannya. Kami harap solusinya ketemu. Bagi mereka (penambang, Red) urusan paling vital dan riskan. Ini menyangkut hajat hidup masyarakat,”katanya saat ditemui Radar Kedu di Pendopo Pengayoman beberapa waktu lalu.
Lanjut Anthony, pihaknya mengakomodasi kepentingan semua pihak dengan mengundang sejumlah tokoh terkait untuk memberikan pendapatnya. Kejaksaan, pengadilan serta perwakilan para penambang sendiri hadir atas undangan polisi, termasuk di antaranya pemkab dan Satpol PP.
Terpisah, kerusakan lingkungan di Kecamatan Kledung dan Ngadirejo semakin parah akibat penambangan pasir.
Menurut Marjo warga Desa Kwadungan, Kledung, para penambang tidak menghiraukan larangan pemerintah. Dikatakan aktivitas penambangan tidak hanya pada siang, tetapi juga malam hari. Tiap hari puluhan truk keluar masuk lokasi penambangan dengan terang-terangan, tanpa takut dengan petugas dari Polri maupun Satpol PP. Untuk daerah rawan, penambang memulai aktivitas pada pukul 23.00 berakhir 04.00. Sementara untuk daerah yang aman, jadwal penambangan selayaknya jam kerja. Harapan warga, pemkab dan petugas kepolisian bisa menghentikan aktivitas penambangan sehingga kerusakan alam tidak semakin parah. (Abaz/Jawa Pos)

TEMANGGUNG – Penyakit chikungunya menyerang Kecamatan Pringsurat Kabupaten Temanggung. Dinas Kesehatan telah menyatakan daerah ini berstatus kejadian luar biasa (KLB). Pasalnya, wabah chikungunya ini baru pertama kalinya menyerang wilayah Temanggung.

”Kasus chikungunya di Temanggung pertama kali terjadi di Kecamatan Pringsurat ini, maka dinyatakan sebagai KLB,” tutur Kepala Bidang Pencegahan, Pemberantasan, dan Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Temanggung Edi Rakhmato kemarin.

Berdasarkan data yang dihimpun Dinkes, kasus terbanyak berasal dari Desa Duwok Pringsurat dengan 29 kejadian selama Maret 2010. Kemudian selama Maret-April 2010 di Desa Gowok terdapat 28 kejadian. Selain itu, masih ada 42 kejadian selama April 2010 yang tersebar di sejumlah desa di Pringsurat.

Edi mengatakan, chikungunya merupakan penyakit ringan yang tidak mematikan seperti halnya demam berdarah dengue. ”Penyebaran pengakit tersebut sama-sama melalui vektor nyamuk aedes aegypti,” katanya.

Ia menyebutkan, gejala penderita chikungunya antara lain demam, nyeri otot, nyeri sendi, dan kadang-kadang disertai bercak merah. Masa inkubasi virus itu antara dua hingga empat hari. Sebagian penderita, katanya, terkadang mengalami lumpuh sementara karena nyeri sendi yang mengakibatkan kaki atau lutut sakit jika digerakkan.

Edi berharap, sebagai langkah antisipasi penyebaran wabah ini, masyarakat bisa mengupayakan pencegahan penyakit itu melalui peningkatan perilaku hidup sehat dan pemberantasan sarang nyamuk. (abaz/Jawa Pos)

TEMANGGUNG—Para perajin tepung tapioka di Desa Sanggrahan Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung akhir-akhir ini harus kembali mengandalkan sinar matahari untuk mengeringkan ketela pohon sebagai bahan dasar tepung. Pasalnya, satu-satunya mesin pengering khusus yang dimiliki rusak dan tidak bisa digunakan.

”Mesin pengeringnya rusak dan tidak berfungsi lagi,” tutur Mujiono, 35, salah seorang pengrajin tapioka. Mengandalkan matahari pun bukan tanpa masalah. Sebab akhir-akhir ini matahari jarang bersinar karena masih dalam musim penghujan.

Dijelaskan lebih lanjut, jika menggunakan mesin mengering, hanya membutuhkan waktu 1-2 jam. Tapi jika dijemur di terik matahari, bisa sampai 2-3 hari sampai ketela tersebut siap diolah menjadi tapioka.

Mesin pengering tersebut merupakan bantuan dari Menteri Riset dan Teknologi yang saat itu dijabat oleh AS Hikam. Sayangnya, mesin sumbangan berbahan bakar solar ini hanya dapat digunakan beberapa waktu saja, selebihnya telah rusak tidak bisa digunakan.

Berbeda dengan warga lainnya yang selama ini menggantungkan mesin pengering, Juminah, 54, justru lebih memilih untuk tetap menggunakan cahaya matahari sebagai media pengering bubuk tapioka. Menurutnya, dengan matahari tidak perlu mengeluarkan ongkos tambahan serta jika menggunakan mesin pengering harus antri puluhan orang. ”Kalau saya selalu menggunakan tenaga matahari yang dinilai lebih alami dan kualitasnya juga lebih baik,” jelasnya.

Juminah yang sudah bertahun-tahun menjadi pengrajin tapioka ini mengeluhkan ketersediaann bahan baku yang tidak menentu. Jika bahan baku sedang banyak, maka ia bisa menghasilkan tapioka yang banyak pula, demikian sebaliknya. Bahkan terkadang ia tidak mendapatkan pasokan bahan baku. Kalau demikian, terangnya, praktis tidak bisa memproduksi tepung tapioka alias libur.

Disebutkan, dari 1 kuintal ketela pohon, bisa dihasilkan 22-25 kilogram tepung tapioka. “Banyak dan sedikitnya hasil produksi itu tergantung juga oleh kualitas bahan baku,” paparnya. (Abaz/Jawa Pos)